Network
SRAGEN UPDATE - Sebentar lagi, salah satu desa di Bali akan dijadikan sebagai desa wisata mandiri. Saat ini sudah mulai dirintis.
Hal itu dibuktikan dengan sudah adanya kerja sama antara pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Politeknik Negeri Bali.
“Saya mengharapkan kerja sama ini dimulai dengan pilot project dulu di Desa Wisata Bakas, karena desa ini termasuk ke dalam desa rintisan, jadi kita ingin lihat perkembangannya menuju desa wisata mandiri,” kata Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di Kabupaten Badung, Jumat, 11 Juni 2021.
Baca Juga: Geliat Wisata Religi Kembali Digaungkan di Jombang, Jawa Timur dalam Religi Warna Warni
Rencananya, Desa Wisata Bakas, Kecamatan Banjar Angkan, Klungkung, Bali nantinya akan dikembangkan sebagai desa wisata mandiri yang mengutamakan kearifan lokal dan ramah lingkungan.
Adapun konsep yang akan diangkat pada Desa Wisata Bakas adalah agriculture tourism village yang akan memperlihatkan latar belakang masyarakat sebagai seorang petani.
Sementara destinasi wisata yang disediakan seperti agriculture tracking, rafting & elephant tour, home stay, kuliner, kelas memasak, hingga aktivitas membuat dan bermain layang-layang.
Baca Juga: Denpasar Tingkatakn Daya Tarik WIsata Melalui Promosi Online
Meski demikian, dilihat dari sisi sumber daya manusia yang ada di Desa Wisata Bakas, maka sebaiknya perlu ada peningkatan lagi.
Sebenarnya mahasiswa teknik mesin dari Politeknik Negeri Bali sudah pernah melakukan pengembangan pada desa tersebut dengan menghadirkan teknologi cepat guna untuk pengelolaan sampah.
Namun, saat ini Kemenparekraf turut hadir khusus untuk membantu meningkatkan SDM di Desa Wisata Bakas.
Sebab, kehadiran SDM yang unggul dan berkualitas tentu dapat menjadi agen perubahan pada perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Baca Juga: Ganjar Tegaskan Keselamatan di Wilayah Wisata dan Minta Pengelola Bertanggung Jawab
Dikarenakan hal itu, maka Wisnu Bawa Tarunajaya selaku Deputi Bidang Sumber Daya Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf pun menyarankan dilakukannya program pelatihan dan pendampingan yang berbasis kompetensi dan okupansi.
Masyarakat yang telah mengikuti pelatihan itu pun nantinya akan diberi sertifikasi yang bisa mereka gunakan untuk menempuh pendidikan D1, D2, D3, hingga S1.***
