Kritik dan Pesan untuk Pemerintah Melalui Mural, Apakah Itu Termasuk Menghina?

- 20 Agustus 2021, 10:37 WIB
Roy Suryo menilai mural 'Jokowi 404: Not Found' tidak mirip dengan wajah presiden, sehingga kenapa harus dihapus dan pembuatnya diburu.
Roy Suryo menilai mural 'Jokowi 404: Not Found' tidak mirip dengan wajah presiden, sehingga kenapa harus dihapus dan pembuatnya diburu. /Kolase foto/Twitter @KRMTRoySuryo2/Istimewa

SRAGEN UPDATE –Beberapa waktu lalu Indonesia kembali dihebohkan dengan kritik masyarakat terhadap pemerintah, kali ini melalui sebuah mural.

Banyak yang berdebat apakah mural tersebut layak untuk dibuat atau tidak karena menyalahi segala macam aturan termasuk menghina Presiden Jokowi.

Najwa Shihab mengatakan bahwa mural sudah ada sejak zaman kemerdekaan dan merupakan ekspresi politik rakyat biasa.

Kenapa mural saat ini ditakuti sehingga pembuatnya dicari dan dihampiri oleh polisi?

Baca Juga: Shin Min Ah dan Kim Seon Ho Berkomentar tentang Dirinya yang Bermain di Drakor ‘Hometown Cha-Cha-Cha’

“Dalam hal ini aturannya sudah cukup jelas ya, tidak ada larangan menyampaikan pendapat apa pun. Pak Jokowi juga di pidato kenegaraan terbaru kemarin mengatakan silakan kritisi, kritik akan kami jawab dengan pemenuhan tanggung jawab.”

Jelas Faldo Maldini kepada Najwa Shihab di Mata Najwa dikutip oleh SRAGEN UPDATE pada kanal YouTube Najwa Shihab.

Faldo Maldini selaku staf khusus Mensesneg mengatakan bahwa kejadian ini harus ditinjau lagi dan berharap bahwa restorative justice di kedepankan.

“Kenapa perlu ngobrol? Seolah-olah ada yang salah di sana, menurut Anda memang yang dilakukan seniman moral ini ada salahnya sehingga harus didatangi polisi?” tanya Najwa Shihab.

Baca Juga: Presiden Joe Biden Bertekad akan Keluarkan Seluruh Orang Amerika dari Afghanistan

Faldi Maldini berkata bahwa semua kritik pastilah membangun, sebab tidak ada kritik yang tidak membangun. Jika tidak membangun maka masuk dalam kategori tuduhan.

Faldi juga mengatakan bahwa meski demikian negara ini tetaplah mempunyai aturan-aturan yang harus dipatuhi.

“Tapi yang paling penting bagaimana caranya kita menyampaikan kritik di ruang demokrasi seperti ini, itu nggak apa-apa.”

Najwa Shihab kemudian bertanya kepada Haris Azhar selaku direktur eksekutif Lokataru, apakah ada yang salah dengan mural sehingga harus didatangi polisi?

Baca Juga: Kalah Dari Taliban! Inilah Fakta Kekalahan Afghanistan

“Saya mau mengucapkan terima kasih ya sama temen-temen yang bikin mural, kita utang budi itu. Itu alarm demokrasi jalan, kita utang budi dengan mereka, mereka luar biasa,” jelas Haris Azhar.

Selain itu, Haris Azhar berkata bahwa mereka dijamin oleh konstitusi.

“Tidak ada aturan-aturan di tingkatan regulasi yang menghalangi mereka atau patut digunakan untuk menghalangi mereka.”

Seperti halnya mural 404 Not Found yang berada di atas wajah yang diduga merupakan Jokowi dan dituding sebagai pelanggaran lambang negara.

Baca Juga: Dinda Hauw hadiri Lesti dan Rizky Billar, Dinda Hauw: Teringat setahun yang Lalu, Jodoh Hanya Allah yang Tahu

Haris Azhar menjelaskan bahwa Jokowi bukanlah sebuah lambang negara.

Sudah jelas bahwa lambang negara adalah burung garuda, sedangkan Jokowi merupakan presiden.

Presiden adalah seorang manusia yang diberi jabatan karena sebuah janji, yang apabila janji tersebut tidak dipenuhi maka setiap warga berhak untuk mengkritik.

Sebab mereka adalah warga yang menanti hasil dari janji tersebut.***

Editor: Nadya Rizqi Hasanah Devi

Sumber: YouTube Najwa Shihab


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Pemilu di Daerah

x