Network
SRAGEN UPDATE – Dewasa ini, kasus Covid-19 semakin merebak luas di Indonesia, bahkan pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasi masalah ini agar cepat selesai, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas normal seperti biasanya.
Sudah banyak program yang dijalankan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah Covid-19 ini. Salah satu upaya terbesar yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi Pandemi di tengah-tengah masyarakat, adalah mengubah sistem PPKM Darurat berlaku 3 Minggu sampai 20 Juli, menjadi PKM Level 4, menyesuaikan dengan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 22/2021.
Dikutip dari laman Instagram official @woeng.solo, banyak masyarakat yang tidak mendukung dilaksanakannya program PPKM tersebut, alasannya yaitu menyebabkan beberapa masyarakat kehilangan mata pencaharian dan ekonomi semakin terhimpit.
Baca Juga: Selain Gagalnya Seleksi Administrasi Pendaftaran CPNS 2021, Ini Sanksi Lain Bagi Pemalsu Bea Materai
Walaupun kebijakan PPKM telah dilonggarkan pada 26 Juli 2021, namun secara bertahap justru hal ini tidak memperlihatkan kondisi yang baik. Angka kematian warga masyarakat, khususnya di Pulau Jawa dan Jakarta semakin meningkat tajam setiap harinya.
Menanggapi kasus Covid-19 tersebut, menurut Sultan B Najamudin, selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI), saat ini, sudah saatnya pemerintah harus berpikir selektif lagi untuk mencari solusi lainnya selain PPKM.
Memang benar, PPKM merupakan salah satu program pemerintah yang cukup diapresiasi saat ini.
Hanya saja, agar semua usaha berjalan lancar dan menuai hasil yang baik, maka pemerintah harus melibatkan banyak pihak untuk bekerjasama menuntaskan kasus Covid-19.
