Network
SRAGEN UPDATE — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, mengumumkan rencananya untuk membentuk tim khusus yang akan menangani kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berkedok program magang ke Jerman.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap laporan-laporan mengenai sejumlah mahasiswa yang menjadi korban dalam skema tersebut.
“Ya pasti nanti akan kami bentuk tim khusus,” ujar Hadi Tjahjanto dalam kesempatannya setelah bersilaturahmi dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Sewon, Bantul, D.I Yogyakarta, Rabu, 27 Maret 2024 malam.
Kemenkopolhukam telah mengambil langkah untuk mendorong sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Negeri Jakarta (UNJ), agar segera menyelesaikan kasus TPPO yang melibatkan mahasiswa-mahasiswa mereka di Jerman.
Baca Juga: Yoon Kye Sang Dikabarkan akan Berperan untuk Drama Terbaru TRY: We Become Miracles
Hadi Tjahjanto juga menjanjikan pendampingan bagi para mahasiswa yang terdampak, dengan harapan masalah ini bisa diselesaikan dengan cepat.
“Saya yakin dengan kerja keras dan kita juga akan beri dorongan agar bisa menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.
Saat ini, Menko Polhukam sedang memeriksa kembali data dari perguruan tinggi terkait mahasiswa yang diduga menjadi korban TPPO dalam program magang ke Jerman.
Langkah ini diambil dalam upaya untuk memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan dengan tepat dan segera.
“Kami tadi sudah bicarakan dengan kedeputian untuk segera permasalahan ini diselesaikan dengan baik, agar tidak berlarut-larut,” tambah Hadi Tjahjanto.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tengah melakukan evaluasi terhadap 33 perguruan tinggi yang terlibat dalam skema TPPO dengan modus program magang ke Jerman, atau yang dikenal sebagai “ferien job”.
Baca Juga: Kontrak Berakhir, WakeOne Umumkan Davichi Resmi Berpisah dengan Mereka setelah 10 Tahun
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, Abdul Haris, menegaskan bahwa program ferien job tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Diktiristek yang dikeluarkan sejak 27 Oktober 2023.
Langkah-langkah konkret dalam menangani kasus TPPO ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi warga negaranya dari praktik perdagangan orang yang merugikan dan merugikan martabat kemanusiaan.
Dengan pembentukan tim khusus ini diharapkan kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan adil, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi para korban.***
