Network
SRAGEN UPDATE – Pengesahan RUU TPKS (Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) masih menjadi hal yang didesak oleh masyarakat untuk dilakukan secepatnya.
Hal ini tentu saja karena semakin maraknya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggungjawab dan mengakibatkan kerugian fisik maupun mental pada korbannya.
Presiden Jokowi pun sudah mendesak untuk segera ditangani mengenai pengesahan RUU TPKS, dan baru-baru ini Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan tanggapan baik.
“Kami mengapresiasi Presiden Jokowi yang menegaskan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya perempuan, sudah mendesak untuk segera ditangani dengan hadirnya RUU TPKS yang merupakan inisiatif DPR,” ucap Puan Maharani.
Selain menanggapi dengan baik desakan Jokowi, Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang sekarang menjadi Ketua DPR tersebut juga memastikan pihaknya akan segera mengesahkan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR.
“Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sudah merampungkan pembahasan RUU TPKS. Pengesahannya sebagai inisiatif DPR akan dilakukan dalam rapat paripurna setelah reses untuk kemudian kami kirimkan ke Pemerintah sehingga dapat ditindaklanjuti pada pembahasan tingkat II,” tambah Puan.
Langkah Presiden Jokowi yang telah meminta Gugus Tuga Pemerintah yang menangani RUU TPKS untuk menyiapkan DIM (Daftar Inventaris Masalah) pun disambut baik oleh Ketua DPR tersebut.
Selain atas desakan dan langkah Jokowi, Puan juga siap bekerja secara optimal perihal pengesahan RUU TPKS dikarenakan oleh dibutuhkannya hal tersebut untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang semakin memprihatinkan.
Pejabat lain yang juga menanggapi desakan Jokowi adalah Muhaimin Iskandar, yaitu Wakil Ketua DPR RI (PKB). Ia yakin bahwa pengesahaan RUU TPKS ini akan menjadi usul inisiatif DPR pada Januari ini.
“Soal Undang-Undang (TPKS), saya optimis awal-awal bulan ini menjadi RUU inisiatif DPR yang segera dibahas bersama-sama. RUU ini sudah kita sepakati untuk segera diputuskan pada bulan Januari ini,” ucap Gus Ami, sapaan akrabnya.
Penjelasan Muhaimin Iskandar berlanjut dengan mengatakan bahwa DPR RI sebentar lagi akan menuntaskan seluruh pembahasan dan mengesahkan RUU TPKS menjadi Undang-Undang.
Setuju dengan Jokowi, Wakil Ketua DPR ini juga berpendapat bahwa RUU TPKS ini mampu melindungi korban kekerasan seksual dengan maksimal.
Selain itu, Gus Ami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama melawan kekerasan seksual dan lebih memiliki rasa kesadaran yang tinggi terhadap lingkungan sekitar yang berbahaya.
Satu lagi pejabat yang juga memberikan pernyataannya terkait RUU TPKS, dan ia adalah Wakil Ketua DPR RI (Gerindra) Sufmi Dasco Ahmad.
Terkait desakan Presiden, ia juga menanggapi dengan baik. Sufmi Dasco menegaskan bahwa DPR akan memprioritaskan RUU TPKS untuk dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) supaya bisa dibahas dengan Pemerintah.
“Dalam masa sidang ke depan, kami akan prioritaskan untuk segera di-Bamus-kan agar bisa dikirim ke Pemerintah dan Presiden mengirimkan surpres untuk kemudian kita bahas,” kata Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku).
Dasco juga mengatakan bahwa tidak ada hambatan yang berarti dalam proses pembahasan RUU TPKS. Ia hanya menjelaskan bahwa masalah mekanisme adalah penyebab tidak dibawanya RUU TPKS tidak ikut dibawa ke Rapat paripurna sebelumnya.
DPR sudah seringkali mendapatkan pengaduan terkait kasus-kasus kekerasan seksual, maka dari itu pejabat Gerindra ini juga menyatakan bahwa pihaknya memastikan akan menaruh perhatian khusus terhadap kasus-kasus serupa.
Itulah pernyataan-pernyataan pejabat yang berkaitan langsung dengan RUU TPKS dan berwenang untuk melakukan proses pengesahannya.
Semoga RUU TPKS segera disahkan menjadi Undang-Undang dan bisa melindungi korban kasus kekerasan seksual.***
