SRAGEN UPDATE – Sebanyak 65 negara khawatir Taliban yang terus bekerja menuju negara transisi dengan slogan “Pemerintahan Islam yang Terbuka dan Inklusif”.
Dilansir dari South China Morning Post, slogan tersebut membuat negara-negara lainnya khawatir nasib demokrasi dalam dua dekade terakhir dirasakan akan hilang.
Sejak ketidakberdayaannya kelompok Taliban ini merebut wilayah Afghanistan pada 2001 – 2021, selain demokrasi yang tumbuh, juga ada hak-hak perempuan dan minoritas di Afghanistan yang terjamin.
Baca Juga: 5 Tips Berbelanja Aman agar Tetap Selamat di Masa Covid-19
Termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang, Australia, Uni Eropa, Nigeria, Fiji, Uganda, dan lainnya, membuat pertanyaan berisi permintaan kepada semua orang untuk menghormati dan memfasilitasi siapa pun yang ingin meninggalkan negara tersebut dengan tertib dan aman.
Karena sejak jatuhnya Kabul di tangan Taliban yang diumumkan oleh Presiden Afghanistan, Ashfar Ghani pada Minggu, 15 Agustus 2021, terjadi banyak kekacauan dan bentrokan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak Taliban dan lainnya untuk menahan diri sepenuhnya untuk melindungi orang-orang.
Baca Juga: 50 Inspirasi Nama Bayi Perempuan Penuh Makna, Yuk Cek
“Konflik di Afghanistan memaksa ratusan ribu orang mengungsi di tengah laporan pelanggaran hak asasi manusia yang serius,” tulisnya di Twitter.
“Semua pelanggaran harus dihentikan. Hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia, terutama yang diperoleh dengan susah payah dari perempuan dan anak perempuan, harus dilestarikan.” Tulis Guterres lagi.
China pun merasa khawatir dengan pasukan militer yang didirikan pada 1994 tersebut karena adanya gerakan Islam masif Taliban.
Baca Juga: Resep Camilan Sayur Goreng, Garing di Luar Lembut di Dalam
Seperti pada pernyataan pemimpin Taliban pada Juli 2021 bahwa adanya Gerakan Islam Turkestan Timur.
Hak itu berakibat munculnya tudingan terhadap Beijing atas kerusuhan di wilayah Xinjiang.
Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, menyatakan bahwa Taliban berkomitmen untuk tidak menggunakan kekuatan apa pun dalam tindakan merugikan China.***