Network
SRAGEN UPDATE - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina merupakan pemukiman ilegal dan harus dihentikan.
Pemukiman yang dibuat di Tepi Barat diperkirakan telah dibangun sekitar 164 pemukim dan 116 pos.
Dari jumlah tersebut, Menteri Keamanan Israel menyatakan bahwa jumlah tersebut kurang dan mereka menginginkan jumlah yang lebih banyak.
Menurut Guterres pemukiman yang diduduki oleh Israel menimbulkan kemarahan dan keputusasaan untuk perdamaian.
“Di seberang Tepi Barat dan Gaza yang diduduki, keputusasaan menyebar, memicu kemarahan dan keputusasaan. Setiap permukiman baru adalah penghalang di jalan menuju perdamaian," ujar Guterres seperti yang SragenUpdate.com kutip dari Antara.
Hal tersebut disampaikan Guterres dalam pembukaan sesi tahun 2023 komite tentang pelaksanaan rakyat-rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut.
Guterres juga mengingatkan bahwa siklus kekerasan semakin meningkat, terlebih pada Rabu pagi pasukan Israel membunuh 11 warga Palestina dan melukai lebih dari 80 orang.
"Ketegangan sangat tinggi. Dan proses perdamaian tetap terhenti," tutur dia.
Guterres juga mencatat situasi di Yerusalem yaitu provokasi dan tindakan kekerasan di dalam dan sekitar Tempat Suci.
“Status Yerusalem tidak dapat diubah dengan tindakan sepihak,” ucapnya, menegaskan posisi PBB.
Menurut Guterres karakter demografis dan historis Yerusalem harus dipertahankan–dan status quo di Tempat Suci harus ditegakkan, sejalan dengan peran khusus Kerajaan Hashemite Yordania.
Baca Juga: Serangan Israel Tewaskan 11 Warga Palestina dalam Bentrokan pada Sebuah Kota di Tepi Barat
Sekjen PBB mengatakan tujuan akhir dari penyelesaian konflik berkepanjangan Israel dan Palestina adalah untuk mengakhiri pendudukan dan mewujudkan solusi dua negara.
“Yang dibutuhkan adalah kemauan politik dan keberanian untuk membuat pilihan sulit demi perdamaian,” kata dia.
Perdamaian yang dimaksud yaitu diakhirinya pendudukan dan Israel dengan Palestina dapat berdaulat, hidup berdampingan dalam perbatasan yang aman dan diakui dengan Yerusalem sebagai ibu kota kedua negara.
“Perdamaian di mana warga Palestina dan Israel sama-sama menikmati demokrasi, kesempatan, dan martabat yang setara dalam hidup mereka," tutur Guterres.***
