SRAGEN UPDATE - Akhir-akhir ini nama hacker Bjorka menjadi viral di media sosial usai berhasil membobol data resmi presiden.
Tak hanya data pemerintah yang berhasil diretasnya, namun data pribadi sejumlah petinggi negara turut diretasnya.
Hal ini membuat pemerintah ketar-ketir dan Ketua DPR RI Puan Maharani tak tinggal diam mengatasi kebocoran data ini.
Puan pun meminta pemerintah serius menghadapi serangan siber ini.
“DPR RI meminta pemerintah untuk segera menggelar audit keamanan siber di seluruh kementerian dan lembaga negara,” kata Puan dikutip dari PikiranRakyat.com pada Selasa, 13 September 2022.
Selain itu Puan juga mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) agar menjelaskan pada publik tentang kabar peretasan data-data milik negara, kementerian, dan lembaga.
Puan juga berharap agar BSSN dapat menghentikan serangan siber yang sedang terjadi di Indonesia saat ini.
Puan menambahkan bahwa perlu dilakukannya audit keamanan siber untuk mengatasi banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia karena hal tersebut sangat merugikan masyarakat.
Baca Juga: Bjorka Kembali Beraksi, Langsung Singgung Ketua Umum PSSI Irwan Bule Dekat dengan Bos Judi
Ia sangat menyayangkan terjadinya kebocoran data yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE).
“Seharusnya PSE melakukan pengamanan, termasuk dengan menggunakan enkripsi untuk data pribadi masyarakat. Kebocoran data yang dialami kementerian maupun lembaga negara tentu berdampak besar,” ujarnya.
Puan menyampaikan bahwa kebocoran data pribadi ini berpotensi dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan siber.
Ketua DPR RI ini juga menyarankan agar segera dilakukan pembenahan sistem keamanan siber di berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia.
Baca Juga: Bjorka Diminta Netizen Ungkap Kasus Ferdy Sambo, Tito Karnavian Ikut Terseret?
“Maka perlu segera dilakukan pembenahan sistem di kementerian dan lembaga negara terkait keamanan siber,” ucapnya.
Diketahui bahwa DPR RI terus berusaha untuk mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah selesai dalam pembahasan tingkat I.
RUU ini nantinya dalam waktu dekat akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan sebagai undang-undang.
“DPR RI terus berkomitmen mengawal agar RUU PDP bisa segera disahkan sebagai undang-undang sehingga hak sipil warga negara terkait privasi atas data pribadinya, dapat dilindungi dan dijamin oleh negara,” ungkap Puan.
Baca Juga: Viral Hacker Bjorka Ungkap Nama Diduga Dalang Pembunuh Munir
Nantinya ketika RUU PDP ini disahkan sebagai undang-undang maka Puan berharap dapat dimanfaatkan untuk melindungi data pribadi warga negara. ***