Network
SRAGEN UPDATE - Mahfud MD tetap konsisten dalam upayanya untuk mewujudkan Undang-undang Perampasan Aset sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam acara ‘Tabrak Prof!’ di Seulawah Kupi, Medan, Sumatera Utara, pada Minggu malam.
Calon wakil presiden nomor urut 3 ini menegaskan urgensi UU tersebut.
Dalam penjelasannya, Mahfud MD mengungkapkan bahwa UU Perampasan Aset akan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk merampas aset yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi tanpa harus menunggu putusan pengadilan.
Menurutnya, hal ini menjadi penting karena seringkali aset terkait dengan korupsi sudah dialihkan sebelum putusan pengadilan dikeluarkan.
"UU ini penting untuk pemberantasan korupsi. Kita akan cari caranya. Kita juga akan mengubah UU KPK supaya lebih diperkuat,” paparnya.
Baca Juga: 5 Taktik yang Bisa Dilakukan Mikel Arteta untuk Kembalikan Arsenal ke Jalur Kemenangan
Mahfud MD menyebut bahwa pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Namun, hingga saat ini, DPR belum mengambil langkah untuk membahas RUU tersebut.
Pernyataan Mahfud MD menyoroti janji DPR yang seharusnya segera menyetujui RUU tersebut, namun hingga kini masih tertunda.
Dalam kesempatan tersebut, seorang perwakilan pemuda memberikan Ulos khas Sumatera Utara kepada Mahfud MD sebagai simbol perjuangan rakyat Medan untuk pasangan Ganjar-Mahfud.
