Network
"Sampai saat ini, kita tidak bisa mengabaikan bahwa masih ada masyarakat yang meragukan IKN. Oleh karena itu, kami ingin media sosial dan media massa menyediakan fakta dan data aktual kepada masyarakat," kata Bambang.
Bambang menjelaskan bahwa dalam tahun politik ini, Otorita IKN telah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi, seperti Nusantara Fair di Jakarta, Nusantara Goes to Campus, dan roadshow ke berbagai daerah.
Dia menekankan bahwa Otorita IKN bekerja secara profesional untuk memenuhi mandat Undang-Undang yang menetapkan pembangunan IKN sebagai kota hijau, pintar, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Ibukota Negara, luas wilayah daratan ibukota Nusantara adalah 252.600 hektar dan luas wilayah laut adalah 69.769 hektar.
"Dari luas wilayah daratan tersebut, hanya sekitar 22 persen atau 56.159 hektar yang akan menjadi Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara, yang mencakup pusat pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan budaya," ujar Bambang.
Selanjutnya, tambahnya, sekitar 78 persen atau 196.500 hektar, akan menjadi kawasan pengembangan ibukota Nusantara, yang mencakup kawasan industri, pertanian, perkebunan, dan konservasi.
Bambang juga menjelaskan bahwa pembangunan ibukota Nusantara mengadopsi konsep kota pintar dan hutan, yaitu kota yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi.
Konsep ini dimaksudkan untuk mengatasi tantangan dan masalah yang akan dihadapi ibukota Nusantara di masa depan, serta untuk mendukung kebutuhan yang terus berkembang dari masyarakat.
Baca Juga: Pesta Rakyat Prabowo Subianto: Antusiasme Pendukung Melampaui Harapan
