SRAGEN UPDATE - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengonfirmasi rencana pertemuannya dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD di Jakarta pada Kamis, 1 Februari 2024 pada sore hari.
Pertemuan tersebut diatur sebagai respons atas permintaan Mahfud MD yang ingin menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Jokowi secara langsung.
Jokowi menyatakan sangat menghargai keputusan Mahfud untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpinnya.
Mahfud MD mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam pada Rabu, 31 Januari 2024.
Pengunduran dirinya terkait dengan kontestasi Pilpres 2024, di mana Mahfud MD menjadi Calon Wakil Presiden nomor urut 3 mendampingi Calon Presiden Ganjar Pranowo.
Dalam pernyataannya, Mahfud menyatakan bahwa surat pengunduran diri akan disampaikan begitu dirinya mendapat jadwal bertemu dengan Presiden Jokowi.
Mahfud menjelaskan alasan pengunduran dirinya karena perbedaan politik dan keinginan untuk tidak mengganggu jalannya pemerintahan.
"Karena pilihan politik yang berbeda, saya harus ke pinggir dulu agar saya tidak mengganggu pemerintahan dan agar saya juga tidak terganggu (sebagai cawapres)," ungkapnya.
Terkait proses pergantian dan siapa penggantinya, Mahfud menyatakan itu tergantung dari hasil pertemuan dengan Presiden.
Oleh karena itu, dilansir oleh SragenUpdate.com dari Antara News pada Kamis, 1 Februari 2024 dia harus bertemu langsung dengan Presiden Jokowi mengenai pengunduran diri sebagai Menko Polhukam, sebagai bentuk etika dan rasa hormat.
Pertemuan tersebut menunjukkan kesejukan dalam mengelola perbedaan politik di tingkat kabinet.
Baca Juga: Daftar 3 Idol K-Pop Wanita dari Luar Korea Selatan yang Populer dan Menjadi Favorit Fans
Mahfud MD memberikan contoh sikap dewasa dalam mengambil langkah untuk tidak menghambat jalannya pemerintahan dan memberi ruang bagi pergantian jabatan sesuai dengan etika politik.
Jokowi yang menghormati hak demokrasi dan menyambut baik pengunduran diri tersebut menegaskan nilai-nilai demokrasi yang ditekankan dalam pemerintahannya.
Hak demokrasi merujuk pada hak-hak individu yang diakui dan dilindungi dalam sistem pemerintahan demokratis.
Dalam konteks demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, memberikan suara, menyatakan pendapat, berkumpul, dan berbagai hak lainnya.
Hak demokrasi mendasarkan pada prinsip kesetaraan dan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan politik.
Dengan demikian, hak demokrasi mencakup hak untuk mengeluarkan pendapat, memilih pemimpin, dan terlibat dalam proses politik tanpa diskriminasi.
Keseluruhan situasi mencerminkan kedewasaan dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dan mengelola perbedaan dalam pemerintahan.
Baca Juga: Rose BLACKPINK Kirimkan Truk Kopi ke Lokasi Syuting Jisoo Omniscient Reader's Viewpoint
Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi model bagi masyarakat dalam menanggapi perbedaan politik dan menunjukkan bahwa dialog dan kesepahaman masih dapat diwujudkan di tengah ketegangan politik.
Seiring berjalannya waktu, kita akan melihat dampak dari pengunduran diri Mahfud MD dan bagaimana pemerintah menanggapi situasi ini untuk menjaga stabilitas politik.***