Network
SRAGEN UPDATE - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyerahkan penentuan batas usia maksimal calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) ke hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Penentuan Capres dan Cawapres ke hakim MK dilakukan untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu).
Sampai saat ini belum diputuskan usia maksimal dan Mahfud MD membiarkan MK untuk menggali lagi konstitusi terkait batas usia Capres dan Cawapres.
"Belum ada putusan. Secara normatif, kami serahkan kepada hakim MK dan kami tidak boleh mengintervensi hakim. Biar saja mereka bekerja melakukan penggalian konstitusi terkait batas usia Capres-cawapres," ujar Mahfud MD seperti yang SragenUpdate.com kutip dari ANTARA.
Baca Juga: Disebut Haters sebagai Pemain ‘Finished’, Ini Tanggapan Cristiano Ronaldo Kapten Al Nassr
Mahfud mengatakan juga bahwa tugas MK adalah membatalkan aturan yang melanggar konstitusi karena lembaga yang berwenang untuk mengubah aturan adalah DPR.
"Itu standar ilmiahnya (MK) sejak tahun 1920, ketika MK pertama kali berdiri di dunia yakni di Austria tepatnya: yang diputus oleh MK itu buka aturan yang tidak disenangi orang, tetapi yang melanggar konstitusi," tambahnya.
Selanjutnya jika berhubungan dengan politik hukum yang sifatnya terbuka, MK boleh tiidak menerima dan menolak.
"Kalau menyangkut open legal policy, politik hukum yang sifatnya terbuka, maka MK boleh tidak menerima. Tidak menerima dengan menolak itu sangat berbeda. Kalau menolak artinya permohonan ditolak, sedangkan tidak menerima berarti dikembalikan untuk proses di lembaga lain atau proses baru," jelas Mahfud MD.
