Network
SRAGEN UPDATE — Dalam debat pamungkas atau kelima Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyoroti kegagalan para calon presiden dalam memberikan gagasan baru untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran pendidikan.
Menurutnya, semua jawaban yang disampaikan oleh para calon presiden tidak menunjukkan terobosan baru atau tawaran sistem pendidikan yang lebih berkeadilan.
Ubaid mengungkapkan kekecewaannya karena para calon presiden tidak mampu secara rinci menunjukkan keberpihakan terhadap anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mereka gagal menjelaskan secara detail bagaimana anggaran tersebut akan dialokasikan dan untuk kepentingan apa.
Menurut Ubaid, kegagalan para calon presiden ini mencerminkan kurangnya inovasi gagasan atau sistem baru yang dapat meningkatkan keadilan bagi para guru dan meningkatkan kompetensi mereka dalam mendidik.
Pengelolaan anggaran pendidikan yang kurang efektif juga menjadi sorotan, di mana Kemendikbudristek hanya mengelola 13 persen dari total anggaran pendidikan, sedangkan sebagian besar dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) lain serta pembiayaan pendidikan dan transfer ke daerah serta dana desa.
Data tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun anggaran pendidikan mencapai Rp612,2 triliun, namun hanya sebagian kecil yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Proporsi anggaran yang tidak seimbang ini mengakibatkan ketidakmampuan dalam menjadikan program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah atau wajib belajar 12 tahun sebagai prioritas.
Dengan kondisi seperti ini, kualitas peserta didik di Indonesia terus tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
