Network
SRAGEN UPDATE – Keputusan pemerintah menuai kontroversi di kalangan pejabat publik hingga masyarakat terkait Rencana pemerintah untuk menerapkan PPN pada sembako. Dari pasal 4A draf revisi UU No.6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) akan menghapus barang kebutuhan pokok dan barang hasil pertambangan atau pengeboran.
Rencana tersebut akan membuat barang hasil pertambangan dan pengeboran serta barang kebutuhan pokok dihapus dari barang yang tidak dikenai PPN, sehingga akan masuk dalam daftar barang yang dikenakan PPN.
Sementara itu, daftar kebutuhan atau sembako yang akan dikenakan PPN meliputi beras, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, telur, daging, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, gabah dan gula konsumsi.
Baca Juga: Diringkus Polisi, 2 Orang Dari DPO Terdakwa Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Jalan di Jambi
Sungguh miris jika makanan yang akan dikonsumsi masyarakat setiap hari itu harus dikenakan pajak. Padahal untuk membeli dengan harga saat ini saja mereka harus memeras keringat. Belum lagi, kondisi pasar tradisional yang semakin sepi akibat menurunnya daya beli masyarakat.
Langkah pemerintah itu mendapat penolakan yang cukup keras dari politikus Fadli Zon yang tegas menolak PPN sembako. Ia pun mendukung masyarakat untuk menolak penerapan pajak sembako.
Dikutip Sragen Update dari akun twitter pribadinya @fadlizon, Kamis 10 Juni 2021,
“Setuju, harus ditolak rencana pajak untuk sembako, membuat hidup rakyat susah,”
