Network
SRAGEN UPDATE – Persoalan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan dikenakan pada kebuhan pokok seperti sembako, menuai berbagai protes dari pejabat publik. Termasuk Mardani Ali Sera politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ia menilai keputusan tersebut akibat dari utang-utang negara yang semakin menggunung sedangkan peneriman pajak menurun.
Mardani menilai langkah pemerintah sebagai bentuk kepanikan dihantui kewajiban untuk segera menutup utang-utang negara.
Selain itu, ia juga berspekulasi kondisi ini akibat pemerintah menerapkan investasi yang tidak strategis pada infrastruktur yang tidak didukung dengan pembangunan zona industri dan inovasi teknologi.
Pandangannya itu pun disampaikan dalam postingan dalam akun twitter pribadinya @MardaniAliSera, 9 Juni 2021.
Baca Juga: Tahu Perbedaan Korupsi Zaman Orba dan Reformasi? Zaman Orba: Dulu Korupsinya Terkoordinir
“ini langkah panik pemerintah melihat utang yang menggunung dan penerimaan pajak yang menurun”
“mestinya di masa pandemi pemerintah bisa bekerja lebih cerdas dengan tidak menaikkan pajak, apalagi terhadap kebutuhan pokok, tapi memperkuat industrialisasi dengan menggunakan energi terbarukan” lanjutnya.
Cuitan tersebut menunjukkan ia tidak sepakat dengan Pemerintah yang mendepak sembako sebagai daftar objek yang dikecualikan terkana PPN. Menurutnya menaikkan pungutan wajib apalagi untuk sembako yang menjadi kebutuhan ‘perut rakyat’ akan semakin membenamkan perekonomian Indonesia.***
