Network
SRAGEN UPDATE – Kamis, 1 Juli 2021, kembali lagi aksi mahasiswa mencuat di publik. Mahasiswa bergerak mengingatkan pemerintah untuk menjalankan sistem pemerintahan sesuai dengan janji yang telah diberikan oleh rakyat.
Apalagi, dengan mencuatnya poster meme presiden Joko Widodo yang mendapat julukan The King of Lip Services oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), semakin menggerakkan mahasiswa di Indonesia untuk ikut serta menyalurkan aspirasi rakyat.
Nofriam Fadil Akbar, selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (UNRI), ikut serta memberikan kritikan terhadap kebijakan presiden Joko Widodo (Jokowi) selama masa pemerintahannya.
Nofriam juga menambahkan, bahwa langkah yang diambil oleh Rektorat UI memanggil BEM UI yang meminta terkait maksud dan tujuan kritik, sejatinya merupakan alat pemerintah untuk membungkam jalannya demokrasi pemerintah Indonesia.
Baca Juga: Tanggapi Julukan BEM UI, Jokowi: Adanya Budaya Tata Krama
Nofriam Fadil Akbar berpendapat, jika keputusan Rektor Universitas Indonesia tersebut seharusnya tidak ikut berurusan dalam permasalah ini, dikarenakan sikap yang dilakukan oleh mahasiswa BEM UI tersebut adalah bentuk aspirasi mahasiswa untuk membela hak rakyat.
“Hal ini seharusnya enggak ada berurusan dengan rektor. Kita jelas mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi. Kita minta Presiden Jokowi jangan gunakan kampus untuk membatasi gerakan mahasiswa dan untuk pimpinan kampus jangan jadi alat pemerintah untuk membungkam demokrasi,” ucap Nofrian Fadil Akbar , Rabu, 30 Juni 2021.
Melalui jumpa pers bersama yang dilakukan melalui siaran langsung televisi tvOne, Nofriam juga menambahkan, "Dari kritikannya tentu kita yakin bahwa BEM UI dan teman-teman gerakan mahasiwa lainnya ketika sudah bergerak pasti ada dasar dan landasan berdasarkan kajian, fakta-fakta yang dipegang."
"Tentu kita sebagai mahasiwa juga paham koridor-koridor ketika ingin menyampaikan kritik. Jadi ketika memang ada kebijakan atau hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan harapan masyarakat, kita berhak mengkritik," lanjutnya. ***
