Kritik & Respons terhadap Film Dokumenter Dirty Vote: Dinamika Politik & Persepsi Publik terhadap Pemilu 2024

12 Februari 2024, 21:43 WIB
Kritik & Respons terhadap Film Dokumenter Dirty Vote: Dinamika Politik & Persepsi Publik terhadap Pemilu 2024 /

SRAGEN UPDATE - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengekspresikan kecurigaan terhadap tujuan film dokumenter ‘Dirty Vote’ yang dirilis di YouTube pada hari Minggu, 11 Februari 2024.

Mereka menganggap pembuatan film dokumenter ‘Dirty Vote’ tersebut bertujuan untuk merusak citra Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menyampaikan dalam konferensi pers di Jakarta bahwa masyarakat sebaiknya tidak terpengaruh oleh narasi yang disajikan dalam film tersebut.

Menurutnya, sebagian besar isi film hanya bersifat asumsi dan mengandung fitnah serta kebencian yang tidak berdasar.

Ia juga mempertanyakan kecakapan tokoh-tokoh yang muncul dalam film tersebut dan merasa bahwa film tersebut memiliki kecenderungan untuk merendahkan proses pemilu dengan narasi yang tidak didukung oleh fakta.

Baca Juga: ‘Bekerja Sampai Mati’, Sisi Gelap Budaya Kerja Jepang Terhadap Karyawan yang Tak Banyak Orang Tahu

Habiburokhman juga mengkritik pandangan tiga pakar hukum tata negara yang muncul dalam film tersebut, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Menurutnya, pandangan mereka tidak mewakili pandangan mayoritas rakyat.

Oleh karena itu, Habiburokhman menyerukan agar masyarakat tidak terpengaruh oleh narasi yang disajikan dalam film dokumenter tersebut dan memastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan secara damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sementara itu, sutradara film "Dirty Vote", Dandhy Dwi Laksono, menyatakan bahwa film tersebut bertujuan sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.

Dia juga menjelaskan bahwa film tersebut diproduksi dalam waktu dua minggu dengan melibatkan 20 lembaga, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Indonesia Corruption Watch, dan lainnya.

Setelah tayang sejak Minggu siang kemarin, film dokumenter ‘Dirty Vote’ memiliki jumlah penonton mencapai 3,2 juta akun dan jumlah suka mencapai 214 ribu pengguna YouTube dalam waktu lima jam setelah dirilis.

Baca Juga: BOYNEXTDOOR Berbagi Perasaannya Bekerja dengan Zico: Ia 'Menakutkan', Namun, 'Sangat Keren’

Di samping itu, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, berpendapat bahwa film dokumenter ‘Dirty Vote’ merupakan bagian dari dinamika politik yang tengah berlangsung di Indonesia.

Menurut Wapres Ma'ruf, film tersebut mencerminkan dinamika politik di negara ini.

Dia menyatakan bahwa pemerintah akan memperhatikan pendapat yang disampaikan dalam film tersebut, terutama jika film itu mengkritik pemerintah.

Wapres Ma'ruf menganggap penting untuk merespons berbagai suara dan aspirasi terkait Pemilu 2024, termasuk yang disampaikan melalui film dokumenter tersebut.

Ia menekankan bahwa yang terutama adalah agar Pemilu berjalan dengan lancar dan tanpa terjadi perpecahan di masyarakat.

Ia menyarankan agar Pemilu tidak menjadi sumber konflik, melainkan harus menjadi ajang untuk memperbaiki keadaan dan menambah kebaikan.

Wapres Ma'ruf juga mengajak semua pihak terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk menjaga agar Pemilu berlangsung dengan baik, jujur, dan adil.

Baca Juga: Prediksi Urusei Yatsura 2 Episode 6 Beserta Tempat Menonton dan Tanggal Tayangnya

Dia menekankan pentingnya pengawasan di tempat pemungutan suara (TPS) oleh para pelaksana, saksi-saksi, dan lembaga terkait lainnya untuk mencegah terjadinya ketidakjujuran.

Harapannya adalah agar Pemilu dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala.***

Editor: Inayah Nurfadilah

Sumber: Antara News

Tags

Terkini

Terpopuler