Network
SRAGEN UPDATE - Jelang Hari Pers Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 Februari pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Media Sustainability.
Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh presiden ketika menghadiri Anggota Dewan Pers di Istana Negara, Jakarta pada hari Senin, jelas Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu.
Dalam penyusunan Perpres Media Sustainability Jokowi setuju menyandarkannya pada Undang-Undang 40/1999 tentang Pers seperti usulan Ninik Rahayu.
Menurut penjelasan Ninik Perpres tersebut merupakan produk hukum yang akan mengatur pola hubungan kerjasama antara media platform digital dengan tujuan pers yang berkeadilan.
Baca Juga: Batal Lakoni Laga Lawan Persita, Persija Gagal Puncaki Klasemen
Presiden menilai hak kebebasan pers sudah didapatkan dan kini waktunya media melakukan tanggung jawabnya.
"Kalau soal kebebasan pers, saya kira sudah kurang bebas apa. Justru yang penting sekarang media harus bertanggung jawab," kata Presiden.
Tanggung jawab yang dimaksud Jokowi tersebut adalah tanggung jawab setiap insan pers untuk bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik dan aturan yang telah ditetapkan.
Selain itu seorang wartawan harus mengikuti kompetensi agar dalam menyampaikan berita yang mempunyai kapasitas.
Menurut Ninik Rahayu sendiri tanggung jawab pers itu berpedoman pada kode etik jurnalistik dikarenakan tugas yang melekat pada pers itu sendiri.
Baca Juga: Dilaporkan Berkencan dengan Arin Oh My Girl, Agensi Mark NCT Bantah Rumor Tersebut
Yaitu memberikan pendidikan kepada publik, kontrol sosial, dan memberikan informasi.
Anggota Dewan Pers Tri Agung menjelaskan pula konteks bertanggung jawab adalah ikut serta membangun keadaan yang kondusif pada tahun politik.
Tri Agung mengatakan, "Karena di tahun politik kan pasti (mungkin) akan banyak sekali media dimanfaatkan. Nah kita jangan bicarakan kemerdekaan pers atau kebebasan pers saja, tapi bagaimana kemudian pers mewujudkan situasi masyarakat yang lebih kondusif, lebih baik dan itu tanggung jawab pers. Itu lah kira-kira."***
