Network
SRAGEN UPDATE - Pada tanggal 4 Januari 2024, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, memberikan respons terhadap usulan penghentian program bantuan sosial (bansos) selama Pemilu 2024.
Melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Ari menjelaskan bahwa bansos merupakan inisiatif Pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, terutama keluarga miskin, yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi akibat kenaikan harga bahan pokok.
Menurut Ari, tujuan utama dari program bansos adalah memberikan bantalan atau perlindungan sosial agar masyarakat atau keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan.
Kenaikan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk El Nino dan gangguan rantai pasok global yang berdampak pada harga pangan secara umum.
Oleh karena itu, Ari menegaskan bahwa bansos bukanlah program yang terkait dengan proses pemilu, melainkan merupakan langkah afirmatif Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Baca Juga: 5 Alasan Makanan Pedas Baik untuk Tubuh Anda: Mempercepat Metabolisme hingga Membunuh Bakteri
Ari Dwipayana juga menyoroti esensi dari program bansos sebagai instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan.
Dengan memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin, bansos dapat mengurangi beban pengeluaran mereka.
Selain itu, Pemerintah juga melakukan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui perbaikan infrastruktur permukiman di berbagai wilayah, baik desa maupun perkotaan.
"Dengan strategi ini, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024," tutur Ari.
Dia juga menegaskan bahwa target sasaran bansos sudah jelas, yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang bersumber dari data-data sesuai nama dan alamat.
Terkait implementasi program bansos, Ari Dwipayana menekankan bahwa Pemerintah terus melakukan perbaikan dari segi kualitas dan penyaluran agar tepat sasaran.
Proses pelaksanaan bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga ke daerah dan pemerintah desa.
Baca Juga: Pedri Sebut Nama Bintang Manchester City Ini untuk Diajak Mengukir Sejarah Bersama di Barcelona
Ari mengatakan bahwa pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak.
Selain itu, pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non-pemerintah, dapat terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan.
Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mendapat kritik dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming karena mengusulkan penundaan pembagian bansos selama Pemilu 2024.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Grace Natalie, menyampaikan keprihatinan bahwa penundaan tersebut dapat berdampak besar kepada masyarakat miskin yang sangat membutuhkan bantuan sosial.
Meskipun demikian, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, membantah telah mengusulkan penghentian pembagian bansos sampai Pilpres 2024 selesai.
Todung menegaskan bahwa TPN Ganjar-Mahfud sangat setuju bahwa bansos harus diteruskan karena rakyat membutuhkannya.
Meskipun demikian, dia tidak menutup kemungkinan bahwa program bansos bisa dipolitisasi untuk kepentingan tertentu.
"Marilah kita bersikap jujur dalam penyaluran dana bansos ini," kata Todung yang dikutip oleh SragenUpdate.com dari Antara News pada Kamis, 4 Januari 2024.
Dengan demikian, perdebatan terkait program bansos selama periode pemilihan umum menjadi suatu isu yang menarik dan memerlukan kejelasan agar tidak menimbulkan ketidakpastian di kalangan masyarakat.***
