Network
SRAGEN UPDATE - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis memberikan penilaian.
Todung memberikan penilaian mengenai kehadiran Presiden Joko Widodo di Mahkamah Konstitusi (MK).
Kehadiran presiden bertujuan untuk memberikan keterangan mengenai bantuan sosial (Bansos) yang diberikan.
Pernyataan ini diberikan oleh Todung untuk menanggapi pertanyaan dari awal media setelah sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
“Presiden Jokowi itu kan kepala pemerintahan. Kalau Presiden memang bisa didatangkan oleh Ketua Majelis Hakim MK, itu akan sangat ideal karena memang tanggung jawab pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) pada akhirnya berujung ke Presiden,” kata Todung seperti yang SragenUpdate.com kutip dari ANTARA.
Baca Juga: Berikut Ini Ide Hampers Terjangkau untuk Lebaran yang Bisa Kamu Berikan, Baca Lebih Lanjut
Todung menambahkan bahwa menteri yang berkaitan dengan Bansos memang akan dihadirkan.
Akan tetapi tanggung jawab utama untuk pemberian Bansos adalah presiden.
“Jadi, menurut saya, kalau bisa dihadirkan, itu sudah sangat bagus, sangat ideal, dan akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada pada benak publik,” kata dia.
Akan tetapi, mengenai kehadiran Jokowi, Todung ragu jika Majelis Hakim MK akan memanggil presiden.
