Anwar Usman Masih Pakai Fasilitas MK, Fajar Laksono: Itu Kan Sementara Tidak Mengganggu

- 21 April 2024, 20:48 WIB
Anwar Usman Masih Pakai Fasilitas MK, Fajar Laksono: Itu Kan Sementara Tidak Mengganggu
Anwar Usman Masih Pakai Fasilitas MK, Fajar Laksono: Itu Kan Sementara Tidak Mengganggu /Dok. ANTARA/Fath Putra Mulya/aa./

SRAGEN UPDATE - Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono memberikan klarifikasi mengenai Anwar Usman.

Klarifikasi mengenai Anwar Usman tersebut dikarenakan Anwar yang masih menggunakan fasilitas MK.

Seharusnya fasilitas tersebut telah diberikan kepada Ketua MK baru yaitu Suhartoyo.

Fajar menjawab bahwa Anwar masih menggunakan beberapa fasilitas dari MK.

“Memang dalam beberapa waktu ini beliau masih menggunakan beberapa fasilitas, kecuali rumah dinas. Saya pastikan rumah dinas itu sudah tidak dipakai lagi,” kata Fajar seperti yang SragenUpdate.com kutip dari ANTARA.

Baca Juga: Spoiler Episode 4 Missing Crown Prince: Pertengkaran Sengit antara Choi Sang Rok dan Lee Geon

Fajar menambahkan jika mengenai hal itu bukanlah sesuatu yang menggangu.

“Ini soal teknis karena memang itu soal-soal yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Itu kan sementara tidak mengganggu,” kata Fajar.

Fajar melanjutkan jika masalah mengenai Anwar Usman akan diselenggarakan setelah penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) berakhir.

“Kita fokus di PHPU dulu karena dikejar waktu. Yang lebih penting adalah bagaimana mereka menyelesaikan (perkara PHPU) ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rentang waktu,” kata Anwar.

Pada hari Minggu, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus hadir ke Gedung MK.

Petrus hadir bersama anggota Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia (APDI) Roy Suryo.

Baca Juga: Lirik & Terjemahan Lagu ‘I Hate It Here’ Taylor Swift, Salah Satu Lagu di Album The Tortured Poets Department

Mereka menyampaikan kekhawatiran karena Anwar Usman yang sudah dicopot jabatannya masih menggunakan fasilitas MK.

“Pelantikan itu kan bukti bahwa terjadi serah terima jabatan. Seharusnya disertai dengan serah terima semua fasilitas dari ketua lama kepada ketua baru, tetapi ini tidak,” kata Petrus.

Akibat hal ini juga, pihaknya mempertanyakan mengenai delapan MK yang memutuskan perkara PHPU.

Delapan MK tersebut dipertanyakan apakah masih dalam pengaruh Anwar atau sudah merdeka.

“Kita sebagai masyarakat, kalau diberi kesempatan, meminta delapan hakim konstitusi harus menyatakan bahwa ada dalam keadaan bebas untuk menjamin perkara dan memutus dari lubuk hari yang paling dalam berdasarkan nurani, keadilan, dan ketuhanan,” tutup Petrus.***

Editor: Inayah Nurfadilah


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah