SRAGEN UPDATE – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan pada bahwa ada 161 perusahaan di Jabodetabek yang menjadi sumber polusi udara.
Hal itu disampaikan sang menteri LHK setelah rapat bersama Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada 28 Agustus 2023.
Ia juga menyebut bahwa hingga 24 Agustus 2023, Kementerian LHK sudah memberi sanksi pada 11 entitas perusahaan di antaranya.
Baca Juga: Tidak Hanya Monas! Inilah 9 Destinasi Wisata yang Bisa Kamu Kunjungi di Jakarta
“Kami telah melakukan identifikasi kira-kira 161 yang akan kita periksa di enam titik lokasi yang dekat dengan pengamatan oleh peralatan yang ada di kementerian,” tukas Siti Nurbaya, dikutip Sragenupdate.com dari Pmjnews.com.
Operasi pengamatan yang meliputi identifikasi terhadap PLTU dan PLTD ini dilakukan oleh 100 anggota tim dari 351 industri.
Sanksi administratif dijatuhkan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap perusahaan yang dianggap bertanggung jawab atas polusi udara di Jabodetabek akhir-akhir ini.
Sejauh ini, Siti menyebut ada beberapa lokasi di Jabodetabek yang udaranya konsisten cenderung tidak sehat.
Lebih jauh, kategori itu termasuk 120 unit usaha di daerah Sumur Baru, Bantar Gerbang, 10 unit usaha di Lubang Buaya.
Baca Juga: Kartu Prakerja: Membangun Keterampilan untuk Masa Depan yang Lebih Cerah
Serta tujuh entitas usaha di Tangerang, 15 entitas usaha di Tangerang Selatan, dan 10 entitas usaha di Bogor.
“Kami akan melanjutkan langkah-langkah ini untuk kira-kira empat sampai lima minggu lagi ke depan untuk sebanyak yang tadi saya laporkan,” lanjut sang menteri LHK.
Siti Nurbaya juga menyampaikan permintaan Presiden Jokowi kepada KLHK untuk lebih tegas dalam menyusun kebijakan dan operasi lapangan terkait masalah ini.
Penegakan hukum tersebut terutama diarahkan untuk industri-industri pembangkit listrik dan lain-lain.
Presiden juga mengarahkan pengadaan uji emisi kendaraan yang lebih ketat lagi.
Semakin memburuknya polusi udara di Jabodetabek akhir-akhir ini memang menjadi bahasan di media sosial dan menimbulkan kekhawatiran bagi kesehatan masyarakat.***