UU Cipta Kerja Sinkronkan Pasal tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Agraria

 

SRAGEN UPDATE - Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia memang telah menjadi amanat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3).

Pasal tersebut pun menjadi sumber pengaturan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dijabarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Dari hal tersebut disimpulkan bahwa ada banyak undang-undang sektoral yang sejajar dengan kedudukan UUPA. Hal itulah yang sering menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan antar peraturan tersebut.

Baca Juga: Keterangan Pasti PDIP Jateng Kenapa Tak Undang Ganjar saat Pengarahan Puan

Atas hal itu, Suyus Windayana selaku Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja hadir untuk membantu menyinkronkan regulasi sektoral pengelolaan sumber daya agraria.

Ia turut menjelaskan bahwa salah satu alasan diterbitkannya UU Cipta Kerja adalah untuk lebih memperbaiki kebijakan sebelumnya yang dinilai terlalu tumpang tindih dan rumit.

"Salah satunya terdapat kompleksitas dan obesitas regulasi di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan yang ada saling bertabrakan satu sama lain, sehingga menghambat proses investasi,” kata Suyus.

Baca Juga: Peraturan Pelaksanaan Salat Idulfitri dari Kementerian Agama Indonesia 2021