Network
SRAGEN UPDATE - Sistem manajemen dan teknologi yang digunakan dalam industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia masih terbatas pada kapasitas untuk mengelola seluruh faktor-faktor yang berpengaruh untuk mencapai kinerja maksimum.
Dampaknya, kondisi pedesaan di Indonesia berubah. Di sisi lain, perluasan area perkebunan tersebut memicu konflik antara perusahaan kelapa sawit dengan masyarakat.
Peneliti senior KITLV Leiden, Ward Berenschot mengungkapkan, konflik kelapa sawit umumnya bersumber dari rasa ketidakadilan terkait bagaimana perusahaan mendapatkan lahan dan bagaimana manfaat dari penggunaan lahan tersebut dibagikan.
Konflik merugikan perekonomian dan individu secara signifikan, tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi perusahaan.
Baca Juga: Terjadi Lagi, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Memulai Baku Tembak dengan TNI-Polri
Mencari cara bagaimana menyelesaikan konflik-konflik ini adalah sebuah tugas yang mendesak, namun juga tidak mudah, Ward mengungkapkannya dalam acara peluncuran laporan riset dan diskusi publik melalui zoom metting bertema:
“Menyelesaikan Konflik Kelapa Sawit di Kalimantan Barat: Evaluasi Terhadap Efektivitas Berbagai Mekanisme Resolusi Konflik”, ucap Ward. Dia memaparkan, sektor perkebunan kelapa sawit mengalami pertumbuhan begitu cepat.
Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, di Kalimantan Barat (Kalbar), diidentifikasi 69 konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan terkait pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit.
Dari 69 kasus tersebut, 32 diantaranya berhasil diteliti. Menurutnya, tim peneliti yang tergabung dalam penelitian Palm Oil Conflict and Access to Justice in Indonesia (POCAJI) telah merilis laporan terbaru secara daring tentang bagaimana karakter umum konflik kelapa sawit di Kalbar, apa yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan, dan seberapa efektif upaya-upaya penyelesaian konflik tersebut.
