Network
SRAGEN UPDATE - Baru-baru ini, alasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk mengusulkan penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 dinilai tidak kuat.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (FISIP Unsoed) Purwokerto, Ahmad Sabiq.
Menurutnya, kekhawatiran terhadap masalah keamanan yang menjadi alasan penundaan tidaklah berdasar, karena pelaksanaan pilkada serentak sejauh ini berlangsung dengan aman di berbagai daerah.
"Alasan penundaan pilkada tidak kuat. Kekhawatiran terhadap masalah keamanan berlebihan," ujarnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu.
Sabiq juga menilai alasan lain yang disampaikan oleh Bawaslu RI, seperti hoaks, ujaran kebencian, dan praktik politik uang, tidak relevan.
Baca Juga: 8 Member LUN8 Ungkap Role Modelnya di Industri K-pop, Mulai dari V BTS hingga Jaehyun NCT
Ia mengajukan pertanyaan apakah ada jaminan bahwa praktik-praktik tersebut bisa dieliminasi dengan penundaan pilkada.
Menurut Sabiq, jika kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Bawaslu RI belum optimal, solusinya seharusnya adalah melakukan perbaikan kinerja, bukan penundaan pilkada.
Sebelumnya, Bawaslu RI mengusulkan agar pemerintah dan penyelenggara pemilu, seperti KPU RI, membahas opsi penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2024.
Bawaslu khawatir dengan adanya pemungutan suara pada November 2024, di mana pelantikan presiden baru dan pergantian menteri serta pejabat akan dilakukan pada Oktober 2024.
