Network
SRAGEN UPDATE - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty berbicara mengenai film dokumenter Dirty Vote.
Lolly mengucapkan terima kasih dan mengaku langsung komunikasi dengan Humas atas kritik dari film dokumenter Dirty Vote.
Lolly mengucapkan terima kasih karena telah dikritik dan kritik tersebut harus didengar oleh Bawaslu.
“Terima kasih loh. Berarti kamu dikritik. Nah, kritik itu bagi Bawaslu, hal yang memang harus kami dengar,” kata Lolly seperti yang SragenUpdate.com kutip dari ANTARA.
Adapun Lolly mengatakan bahwa kritik tersebut harus didengar untuk meningkatkan kualitas kerja Bawaslu.
“Ya, supaya meningkatkan kualitas kerja Bawaslu,” tambah Lolly.
Lolly yang telah menonton film tersebut berkomentar mengenai menit ke-57.
Pada menit ke-57 Lolly menilai jika Bawaslu sedang dikritik karena membahas inkompetennya Bawaslu selama Pemilu 2024.
Baca Juga: Penyaluran Bantuan Pangan Dipastikan Bulog Dilanjutkan Pada Tanggal 15 Februari 2024
“Paling tidak kritik terhadap Bawaslu itu menit ke-57,” kata Lolly.
Lolly mengakui bahwa karena film tersebut mengetahui bahwa terdapat hal yang belum disampaikan ke publik dengan baik.
“Menit ke-57 itu bikin saya gini ‘oh iya ya berarti ada hal yang belum tersampaikan ke publik dengan baik, yang itu harusnya clear (jelas) di publik, tetapi jadi autokritik buat Bawaslu,” kaya Lolly.
Lolly melanjutkan dengan mengatakan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan teman-teman humas.
“Saya langsung komunikasi dengan teman-teman humas memastikan supaya informasinya lebih masif tersampaikan,” kaya Lolly.
Baca Juga: Bawaslu Peringatkan Agar Tidak Kampanye pada Masa Tenang atau Memberikan Barang atau Uang
Selain itu, Lolly juga menyampaikan mengenai penanganan pembagian susu di hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) Jakarta.
Mengenai peserta pemilu yang membagikan susu gratis tersebut di CFD Jakarta tersebut dinilai telah ditangani berdasarkan regulasi yang ada.
“Secara kelembagaan, Bawaslu sudah menangani perkara ini, sehingga kami tentu siapa untuk mempertanggungjawabkan langkah yang sudah dilakukan Bawaslu,” kaya Lolly.
Lolly menambahkan meskipun telah melakukan penanganan akan tetapi penilaian tentu milik publik.
“Akan tetapi, penilaian tentu milik publik, ya. Tidak ada Bawaslu kemudian membatasi pandangan publik, tidak ada, malah dipersilakan,” kata Lolly.
Baca Juga: Perkembangan Terkini Pembangunan IKN Menuju Pelaksanaan Upacara Kemerdekaan 17 Agustus 2024
Sementara mengenai film Dirty Vote, sutradara film tersebut menyampaikan bahwa film itu merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat.***
