Network
“Tenru penyusunan RIPPP telah dimula Bappenas sejak 2022 ketika undang-undang itu keluar, bahkan di akhir 2021,” akta Zulfakar seperti yang SragenUpdate.com kutip dari ANTARA.
Setelah mulai penyusunan RIPPP, Bappenas mengumpulkan berbagai masukan terkait isu faktual di setiap daerah tersebut di Papua.
Bappenas mengumpulkan isu faktual tersebut dari tokoh masyarakat Papua untuk mendukung isi penyusunan RIPPP.
Baca Juga: Liverpool Mengincar Pengganti Jurgen Klopp: Siapa Alternatif Lain Selain Xabi Alonso?
Setelah itu, penyusunan RIPPP dikonsultasikan dengan daerah.
“Kemudian penyusunan RIPPP ini pun dikonsultasikan dengan daerah yang saat itu masih dua provinsi yakni Papua dan Papua Barat,” kata Zulfakar.
Selain itu, dimintai juga masukan dari kementerian dan lembaga.
“Dan juga kita minta masukan dari Kementerian dan Lembaga,” kata Zulfakar.
Zulfakar menambahkan bahwa percepatan pembangunan Papua Bukan hanya tugas Bappenas.
Percepatan pembangunan Papua harus didukung dari kementerian dan lembaga untuk bersinergi mengawal percepatan pembangunan di Papua.***
