Network
SRAGEN UPDATE - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berbicara mengenai pembangunan di Papua.
Bappenas berkomitmen untuk mengawal ketat perencanaan percepatan pembangunan di enam provinsi Papua.
Adapun ena provinsi di Papua yang akan mendapatkan perencanaan percepatan pembangunan yaitu Papua.
Selain Papua, terdapat Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Koordinator Provinsi Papua Barat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas Zulfakar berkomentar.
Baca Juga: Bersiap Lakukan Wajib Militer, Woo Jin Young Umumkan Tanggalnya kepada Para Penggemar
Zulfakar mengatakan bahwa dari sisi perencanaan, Bappenas akan mengawal ketat proses tersebut untuk enam provinsi di Papua.
Perencanaan untuk enam provinsi tersebut akan berlandaskan pada empat isu yaitu Papua Sehat, Cerdas, Produktif, dan Damai.
Zulfakar mengatakan bahwa Bappenas telah ikut berkontribusi sejak awal dalam percepatan pembangunan di Papua.
Bappenas sebagai koordinator penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua(RIPPP).
“Tenru penyusunan RIPPP telah dimula Bappenas sejak 2022 ketika undang-undang itu keluar, bahkan di akhir 2021,” akta Zulfakar seperti yang SragenUpdate.com kutip dari ANTARA.
Setelah mulai penyusunan RIPPP, Bappenas mengumpulkan berbagai masukan terkait isu faktual di setiap daerah tersebut di Papua.
Bappenas mengumpulkan isu faktual tersebut dari tokoh masyarakat Papua untuk mendukung isi penyusunan RIPPP.
Baca Juga: Liverpool Mengincar Pengganti Jurgen Klopp: Siapa Alternatif Lain Selain Xabi Alonso?
Setelah itu, penyusunan RIPPP dikonsultasikan dengan daerah.
“Kemudian penyusunan RIPPP ini pun dikonsultasikan dengan daerah yang saat itu masih dua provinsi yakni Papua dan Papua Barat,” kata Zulfakar.
Selain itu, dimintai juga masukan dari kementerian dan lembaga.
“Dan juga kita minta masukan dari Kementerian dan Lembaga,” kata Zulfakar.
Zulfakar menambahkan bahwa percepatan pembangunan Papua Bukan hanya tugas Bappenas.
Percepatan pembangunan Papua harus didukung dari kementerian dan lembaga untuk bersinergi mengawal percepatan pembangunan di Papua.***
