Network
SRAGEN UPDATE - Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden telah mendorong negara-negara Arab untuk berpartisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian yang akan ditempatkan di Jalur Gaza setelah konflik berakhir.
Financial Times melaporkan hal ini pada Rabu, mengutip beberapa narasumber yang mengetahui masalah tersebut.
Mesir, Uni Emirat Arab, dan Maroko sedang mempertimbangkan inisiatif ini. Pemerintahan Biden tidak ingin menempatkan pasukan AS di Gaza, menurut laporan tersebut, dengan mengutip pejabat dari negara-negara Barat dan Arab.
Negara-negara Arab lainnya, termasuk Arab Saudi, dilaporkan menolak gagasan mengerahkan pasukan mereka karena mereka tidak ingin dianggap bersekongkol dengan Israel.
Pada bulan Maret, situs berita AS Axios melaporkan bahwa Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant telah menyarankan pembentukan unit militer multinasional dengan pasukan Arab untuk meningkatkan hukum dan ketertiban di Gaza serta memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman.
Pada tanggal 6 Mei, angkatan bersenjata Israel (IDF) melancarkan operasi kontraterorisme di timur Rafah di perbatasan dengan Mesir, dan mengambil alih perbatasan di sisi Gaza.
Pekan lalu, media Israel melaporkan bahwa kabinet militer Israel telah menyetujui perluasan operasi darat.
Pihak berwenang Israel mengatakan operasi tersebut bertujuan untuk melenyapkan sisa batalion gerakan Palestina Hamas di Jalur Gaza.
Di samping itu, Mesir menyalahkan Israel atas penutupan perlintasan perbatasan Rafah di selatan Jalur Gaza selama serangan militer di wilayah tersebut.
Baca Juga: Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Granada Liga Spanyol 16 Mei 2024 Dini Hari
Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir, disebutkan bahwa "Israel bertanggung jawab sepenuhnya atas bencana kemanusiaan yang dialami oleh warga Palestina di Jalur Gaza."
Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry, mengutuk kebijakan Israel yang, menurut pernyataan tersebut, memutarbalikkan fakta dan menghindari tanggung jawab’.
Shoukry juga menyoroti ‘kendali Israel atas sisi Palestina dari perlintasan Rafah, operasi militer di sekitar terminal, dan ancaman yang ditimbulkan terhadap pekerja bantuan dan pengemudi truk’ sebagai alasan utama kegagalan dalam membawa bantuan melalui perlintasan Rafah.
Selain itu, Shoukry mengecam "upaya Israel yang sungguh-sungguh untuk menyerahkan tanggung jawab atas krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza kepada Mesir."
Minggu lalu, Israel mengambil alih kendali perbatasan Rafah di sisi Palestina, yang merupakan jalur vital untuk pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, meningkatkan risiko kelaparan bagi penduduk di wilayah tersebut.
Jalur Gaza telah berada dalam blokade yang parah oleh Israel sejak Oktober 2023.
Baca Juga: Dahyun TWICE Dikabarkan Akan Jadi Bintang Utama Film You Are the Apple of My Eye Versi Korea
Namun, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, pada Selasa pagi meminta pembukaan kembali penyeberangan Rafah dan menyalahkan Mesir atas pembatasan yang menghambat pengiriman bantuan ke Gaza.
Pada tanggal 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan roket skala besar terhadap Israel dan melanggar perbatasan, menyerang kawasan sipil dan pangkalan militer.
Hampir 1.200 orang di Israel tewas dan sekitar 240 lainnya diculik dalam serangan itu.
Israel melancarkan serangan balasan, memerintahkan blokade total terhadap Gaza, dan memulai serangan darat ke daerah kantong Palestina dengan tujuan untuk melenyapkan pejuang Hamas dan menyelamatkan para sandera.
Lebih dari 35.100 orang telah tewas sejauh ini akibat serangan Israel di Jalur Gaza, kata pihak berwenang setempat. Lebih dari 100 sandera diyakini masih ditahan oleh Hamas di Gaza.***
