SRAGEN UPDATE – Kementerian sosial (Kemensos) yang diwakilkan oleh Tri Rismaharini menyampaikan bahwa penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) segera dipersiapkan dan disalurkan kepada seluruh masyarakat Indonesia
Hal ini diberlakukan lantaran untuk mengantisipasi adanya dampak dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dilaksanakan mulai 3 hingga 21 Juli 2021.
“Kita berharap pekan ini atau paling lambat pekan depan bansos akan segera disalurkan,” kata Tri Rismaharini dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis, 1 Juli 2021 di Jakarta.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yakni Muhadjir Effendy meminta seluruh menteri bawahannya termasuk di dalamnya Menteri Sosial untuk dapat melakukan percepatan penyaluran bansos.
Percepatan tersebut dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang sudah berada di bawah dua digit seperti halnya kondisi sebelum pandemi untuk dapat mendukung suksesnya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada September 2021.
Bantuan Sosial yang akan diterima segera adalah dana Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan untuk Mei dan Juni 2021.
“BST ini sudah dipersiapkan untuk Mei dan Juni 2021, sehingga akan disalurkan segera,” ucap Tri Rismaharini.
Adapun BST kali ini akan diberikan sejumlah uang sebesar Rp300 ribu perbulan di setiap awal bulan. Adapun untuk periode Mei dan Juni akan disalurkan sekaligus sebesar Rp 600 ribu.
Selanjutnya BST kali ini akan diprioritaskan untuk disalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh daerah di Indonesia.
Selain BST, jenis Bansos lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang rencananya akan diberikan kepada 10 juta KPM dan jumlah penerima Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 18,8 juta KPM.
Menteri Sosial (Mensos) juga mengatakan adanya perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimana terdapat 3,6 juta KPM data yang ada di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang terdiri dari Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BTN belum data disalurkan.
Baca Juga: BREAKING NEWS: Luhut Ungkap Bansos dan Listrik Selama PPKM Jawa Bali
Hal ini terjadi akibat adanya kesalahan pada nama yang tercantum di bank tidak sesuai dengan data miliki Kementerian Sosial yang disamakan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Dalam penyaluran Bantuan Sosial tersebut, Kemensos mendapatkan tambahan anggaran untuk Mei dan Juni sebanyak Rp2,3 triliun.
Namun Menteri Keuangan yakni Sri Mulyani meminta Risma untuk dapat bersurat terkait usulan anggaran alokasi BST di dua bulan tersebut.
“Saya minta ini untuk segera dikirim agar Juli dapat disalurkan BST tersebut. Ini tentu akan sangat membantu. Kalau untuk penyaluran datanya mirip (mendekati 70 persen) dan data kurang lengkap, maka perlu menyurati saja Mensos ke Himbara untuk memberikan otorisasi,” kata Sri Mulyani menerangkan.
Selanjutnya dalam pengawasan penyaluran bansos akan dilihat salah satunya dengan adanya struk belanja dari KPM agar kita bisa pantau apakah dimanfaatkan kebutuhan pokok tersebut atau tidak. ***