SRAGEN UPDATE - Anggota TNI dan Polri yang masih aktif diharamkan terlibat dalam kampanye selama Pemilu, termasuk Pilpres.
Larangan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pasal 280 ayat (3) dari undang-undang tersebut dengan tegas menyatakan bahwa anggota TNI dan Polri dilarang berperan sebagai pelaksana dan tim kampanye dalam pemilu.
Larangan juga berlaku untuk pejabat negara lainnya, seperti hakim agung di Mahkamah Agung, hakim di semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan pimpinan Bank Indonesia.
Baca Juga: Mantan Peserta Boys Planet yaitu Anthonny, Haruto, Yuto, dan Takuto akan Debut dalam Satu Group
Larangan ini juga mengikat bagi pejabat non-partai politik yang memimpin lembaga nonstruktural.
Selain itu, aparatur sipil negara (ASN), kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih juga terlarang terlibat dalam kampanye.
Pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenai sanksi pidana, seperti pidana penjara dengan paling lama satu tahun dan denda sejumlah maksimal Rp12 juta.
Tidak hanya anggota TNI dan Polri yang terikat oleh aturan ini, tetapi peserta dan tim kampanye juga dilarang melibatkan mereka dalam kegiatan kampanye.
Prajurit TNI dan Polri tidak diperbolehkan menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu 2024 dan harus tetap netral.
Baca Juga: Boy Group Baru Jellyfish Entertainment Umumkan Perubahan Nama dari ‘BLIT’ Menjadi ‘EVNNE’
Larangan terhadap partisipasi politik praktis juga tercantum dalam UU TNI dan UU Kepolisian.
Sama halnya dengan Polri yang terikat aturan di UU Kepolisian. Hal itu tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 melarang prajurit TNI terlibat dalam partai politik dan kegiatan politik praktis.
Begitu juga dalam UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, anggota Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.***