Network
SRAGEN UPDATE - Muhammadiyah merayakan Idul Fitri lebih awal.
Mengantisipasi hal itu Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengemukakan alasan dibalik keputusan itu.
Muhammadiyah kemukakan alasan pihaknya menetapkan Idul Fitri lebih awal dibandingkan dengan pemerintah.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
"Maklumat Muhammadiyah ini normal terjadi dilakukan, karena kami menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal," kata Haedar seperti yang SragenUpdate.com kutip dari ANTARA.
Baca Juga: 7 Macam Bahan Dress Shimmer yang Perlu Diketahui, Diantaranya Bahan Silk dan Satin
Haedar mengatakan bahwa Idul Fitri lebih awal bulan bermaksud untuk mendahului pemerintah.
Idul Fitri lebih awal yang dilakukan oleh Muhammadiyah dibandingkan dengan Nahdlatul Ulama sering terjadi.
"Ini hal yang lumrah terjadi setiap tahun, sebagaimana juga berbagai organisasi Islam itu mengeluarkan kalender, baik kalender hijriah yang berisi tanggal dalam hijriah yang ada irisan dengan ritual ibadah, atau mungkin juga kalender miladiyah (masehi) yang terkait dengan tanggal yang menyangkut kegiatan publik," kata Haedar.
Haedar berharap kesamaan dan perbedaan yang terjadi untuk Hari Raya Idul Fitri berdampak positif.
Hal tersebut diharapkan dapat menjadikan kaum Muslimin menjadi toleran dan tasamuh (saling menghargai).
Selain itu, diharapkan membuat muslim tanawu (saling menghormati perbedaan cara dalam menjalankan ibadah).
Baca Juga: Chanwoo dan Bobby iKON akan Mulai Wajib Militer, Bobby Lakukan Wajib Militer pada Bulan Mei
"Sehingga, pesan ini justru akan memperkuat niat kita dalam beribadah," ucapnya.
Haedar menambahkan bahwa untuk menyelesaikan masalah perbedaan, Muhammadiyah mendorong seluruh pihak mewujudkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
KHGT diharapkan tidak hanya berlaku untuk Indonesia saja.
KHGT diharapkan berlaku untuk umat Islam seluruh dunia.
Jika berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia, perbedaan tidak akan terjadi.
"Satu kalender global itu seperti juga kalender miladiyah (masehi). Sehingga, tidak lagi ada perbedaan dan tidak lagi ada kegiatan yang bersifat membuat kita ikhtilaf atau berbeda dalam penentuan," tutup Haedar.***
