Network
Selanjutnya BST kali ini akan diprioritaskan untuk disalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh daerah di Indonesia.
Selain BST, jenis Bansos lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang rencananya akan diberikan kepada 10 juta KPM dan jumlah penerima Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 18,8 juta KPM.
Menteri Sosial (Mensos) juga mengatakan adanya perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimana terdapat 3,6 juta KPM data yang ada di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang terdiri dari Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BTN belum data disalurkan.
Baca Juga: BREAKING NEWS: Luhut Ungkap Bansos dan Listrik Selama PPKM Jawa Bali
Hal ini terjadi akibat adanya kesalahan pada nama yang tercantum di bank tidak sesuai dengan data miliki Kementerian Sosial yang disamakan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Dalam penyaluran Bantuan Sosial tersebut, Kemensos mendapatkan tambahan anggaran untuk Mei dan Juni sebanyak Rp2,3 triliun.
Namun Menteri Keuangan yakni Sri Mulyani meminta Risma untuk dapat bersurat terkait usulan anggaran alokasi BST di dua bulan tersebut.
“Saya minta ini untuk segera dikirim agar Juli dapat disalurkan BST tersebut. Ini tentu akan sangat membantu. Kalau untuk penyaluran datanya mirip (mendekati 70 persen) dan data kurang lengkap, maka perlu menyurati saja Mensos ke Himbara untuk memberikan otorisasi,” kata Sri Mulyani menerangkan.
Selanjutnya dalam pengawasan penyaluran bansos akan dilihat salah satunya dengan adanya struk belanja dari KPM agar kita bisa pantau apakah dimanfaatkan kebutuhan pokok tersebut atau tidak. ***
