Network
SRAGEN UPDATE - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan alasannya untuk mundur dari jabatannya.
Keputusan ini diambil karena Mahfud MD tidak ingin berseberangan dengan Presiden Joko Widodo, terlebih selama dirinya masih tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.
Mahfud menegaskan bahwa sebagai seorang menteri dalam pemerintahan Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, tidak pantas memiliki sikap yang berbeda dengan kepemimpinan tertinggi.
Baca Juga: Survei Roy Morgan Terbaru: Prabowo-Gibran Unggul, Pilpres 2024 Diperkirakan Dua Putaran
Dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jakarta, baru-baru ini, Mahfud menjelaskan tentang hal itu.
“Memang kami bicarakan, saya harus mundur, itu titik. Kenapa? Tidak mungkin saya against (menentang) kebijakan atau against calon yang didukung Pak Jokowi. Lalu, saya masih terus (menjabat) kan ndak (tidak) bagus,” ujar Mahfud.
Niatan untuk mundur sebenarnya telah ada sejak beberapa bulan yang lalu, terutama setelah Mahfud diumumkan sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo.
Namun, Mahfud memilih untuk menunggu momen yang tepat sebelum akhirnya mengambil keputusan.
Mahfud menjelaskan bahwa pada waktu itu, dia memutuskan untuk menunggu momen yang tepat setelah pemungutan suara karena pada saat itu pemerintahan sedang berlangsung.
Baca Juga: BMKG Ingatkan Warga Kalimantan Timur tentang Dampak Pasang Laut 2,8 Meter
Dilansir oleh SragenUpdate.com dari Antara News pada Jumat, 2 Februari 2024 Mahfud merasa tidak layak untuk tetap berada di dalam pemerintahan jika tetap menjabat setelah pemungutan suara yang masih lama.
Oleh karena itu, keputusan untuk mundur dianggap sebagai suatu pilihan yang tepat.
Pada Kamis sore, 1 Februari 2024 Mahfud bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam.
Keduanya memiliki pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, di mana Mahfud menyatakan bahwa saat ini adalah momentum yang tepat untuk berhenti.
Mahfud menegaskan bahwa dia tidak terlalu mempermasalahkan berbagai penilaian yang mungkin muncul dari masyarakat terkait keputusannya.
Baca Juga: Airlangga Hartarto Klaim Elektabilitas Prabowo-Gibran di Atas 60 Persen
Menurutnya, variasi penilaian adalah hal biasa dalam dunia politik, di mana setiap orang memiliki pandangan yang berbeda.
Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Mahfud menyampaikan saling terima kasih dan maaf.
Presiden Jokowi mengakui bahwa Mahfud merupakan menteri terlama yang menjabat Menko Polhukam selama dua periode kepemimpinannya.
Meskipun Mahfud telah menyatakan niatan untuk mundur, dia akan tetap menjabat hingga Presiden Jokowi menerbitkan keputusan resmi terkait pemberhentiannya sebagai Menko Polhukam RI.
Salah satu tugas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia adalah memimpin dan mengkoordinasikan bidang politik, hukum, dan keamanan di tingkat pemerintahan.
Baca Juga: Proses Distribusi Logistik Pemilu ke Pulau Bawean Ditunda Akibat Cuaca Buruk
Tugasnya melibatkan penyusunan kebijakan, pengawasan pelaksanaan kebijakan, serta koordinasi antara instansi-instansi terkait di bawah koordinasinya.***
