Network
Israel telah melakukan perluasan penduduk yang terus berlanjut dan meluas menyebabkan PBB terganggu.
Israel telah memperluaskan otorisasi atas sembilan pos terdepan ilegal dan perkembangan lebih dari 7.000 unit perumahan pemukiman kata PBB.
“Permukiman Israel tersebut sama sekali tidak mempunyai validitas hukum dan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan resolusi yang dibuat PBB,” katanya.
Menteri Keuangan Sayap Kanan Israel Bazalel Smotrich telah mengatakan adanya keberadaan warga sipil Palestina.
Atas pertanyaan ini Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menjawab dengan menyangkal perkataan tersebut.
“Saya katakan dengan jelas, kami rakyat Palestina memang ada, dan terus ada. Rakyat Palestina sudah lama ada di tanah ini. Kami akan terus berada di tanah kami selamanya,” ucapnya.
Baca Juga: Anggota DPR Berharap Sosialisasi Pemilu Tidak Menabrak Etika dan Moralitas Selama Ramadhan
Protes internasional termasuk dari Amerika Serikat terhadap adanya keberadaan warga Palestina di Tepi Barat maupun Yerusalem Timur telah terjadi.
Protes internasional yang telah terjadi itu karena sebuah pertanyaan dari Menkeu Israel.
